021-319 347 23Kick Off Meeting Background Study Kerangka Regulasi dalam RPJMN - RPJPN dan Tindak Lanjut Penajaman
Jakarta, (07/07/2022) - Direktorat Hukum dan Regulasi menyelenggarakan Kick Off Meeting Background Study Kerangka Regulasi dalam RPJMN - RPJPN dan Tindak Lanjut Penajaman Kerangka Regulasi yang diselenggarakan secara hybrid di Kantor Kementerian PPN / Bappenas. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh direktorat sektor dan juga penanggungjawab Prioritas Nasional.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan perannya sebagai perumus kebijakan pembangunan nasional ke depan, berupaya menyusun suatu studi yang dapat memberikan justifikasi pentingnya integrasi kerangka regulasi dalam perencanaan kebijakan pembangunan nasional agar terwujud regulasi yang berkualitas, proporsional, dan mendukung pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah. Regulasi yang berkualitas dan proporsional ini akan memberikan kepastian hukum,
dan berujung pada terwujudnya sistem regulasi nasional yang tertib. Studi ini juga dilakukan guna mendukung penyusunan background study RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045. Dengan demikian, studi ini akan membahas pentingnya kajian kerangka regulasi dalam RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045 dalam rangka efisiensi anggaran negara, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, terwujudnya kepastian hukum, dan terwujudnya sistem regulasi nasional yang tertib. Penyusunan background study ini akan dikonsultasikan dengan para pemangku kepentingan untuk memahami lebih dalam apakah rumusan kebijakan dan fokus yang disusun benar-benar sejalan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya untuk mendukung terwujudnya visi dan misi RPJMN 2025 - 2029 dan RPJPN 2025-2045.
Kegiatan kick off meeting kali ini diselenggarakan untuk mempersiapkan agenda background study kerangka regulasi jangka menengah dan jangka panjang. Persiapan ini difokuskan untuk mendapatkan sumbang saran dan masukan dari direktorat sektor dan penanggungjawab prioritas nasional terkait dengan kebutuhan kerangka regulasi jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, rapat ini juga bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait dengan hasil background study yang telah diselenggarakan setiap direktorat sektor Kementerian PPN/Bappenas, sehingga agenda background study kerangka regulasi yang akan diselenggarakan menjadi lebih optimal.